Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (KAGEOGAMA) mendukung rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai fondasi Indonesia Reference Price.

Bagi KAGEOGAMA, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembentukan tempat transaksi komoditas. Lebih dari itu, BMKS dinilai dapat menjadi instrumen untuk memastikan kekayaan geologi Indonesia diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang transparan, memiliki daya tawar, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa.

Urgensi pembentukan BMKS turut disoroti setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026 bahwa pengawasan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor selama dua bulan 13 hari menemukan potensi tambahan sekitar 5 miliar dolar AS dari perbedaan dan penyesuaian harga.

Dalam penyampaian RAPBN 2027 pada hari yang sama, Presiden juga mengumumkan target BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun harga referensi Indonesia.

Ketua Umum KAGEOGAMA periode 2024-2027, Sonny Yudhistira, menilai arah kebijakan tersebut relevan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang memiliki basis sumber daya geologi besar.

Menurut Sonny, status sebagai produsen komoditas tidak cukup apabila negara belum memiliki sistem yang mampu menjaga integritas data, kualitas komoditas dan kewajaran transaksi.

“Ini momentum untuk memperbaiki hubungan antara sumber daya yang kita miliki dan nilai yang kembali kepada bangsa. KAGEOGAMA mendukung arahnya dengan satu prinsip: tata kelola harus berbasis ilmu, transparan, kompetitif, dan dapat dipercaya,” kata Sonny dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

“Negara tidak cukup hanya memiliki komoditas; negara harus mampu menjaga integritas sistem yang membuat komoditas itu dihargai secara wajar,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan karakter Kageogama sebagai jejaring alumni yang berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pertambangan, energi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, riset hingga sektor strategis lainnya.

Organisasi tersebut juga mendorong kolaborasi pengetahuan melalui kegiatan riset, pengembangan kompetensi dan keterhubungan alumni dengan kampus.

Harga Acuan Harus Berbasis Data

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KAGEOGAMA, Mohamad Amin Ahlun Nazar, mengatakan persoalan harga acuan berada pada titik temu antara karakteristik geologi dan mekanisme pasar.

Menurut Amin, nilai mineral tidak ditentukan berdasarkan nama komoditas semata.

Nilai tersebut dipengaruhi tingkat keyakinan atas sumber daya dan cadangan, kadar, mineralogi, unsur pengotor, tingkat perolehan metalurgi, bentuk produk, lokasi, logistik hingga konsistensi mutu.

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Tantangan kita adalah membangun rantai kepercayaan yang utuh dari data bor sampai kontrak jual-beli,” kata Amin.